REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk bisa mengontrol pengamanan pangan, pemerintah menerapkan sistem pembatasan bongkar muat barang di pelabuhan. Hal itu diakui oleh Menteri Pertanian, Suswono. Dia membenarkan adanya pembatasan bongkar muat barang di pelabuhan. "Tempat masuk (barang impor) sudah berlaku. Kita ingin lebih mengontrol pengamanan pangan," katanya, Selasa (28/2).
Ia mencontohkan pelabuhan Tanjung Priok yang sudah terlalu penuh aktivitas bongkar muat. Seringkali barang holtikultura yang masuk pelabuhan itu tidak terdeteksi. Padahal, dari 1.500 konteiner yang ada setiap harinya, 10 persen atau 150 di antaranya memuat barang holtikultura atau pertanian.
"Selain karena pelabuhan itu sudah tidak memadai, seringkali barang itu (holtikultura) lolos dan tidak terperiksa. Idealnya di pelabuhan itu dilakukan pengecekan barulah bisa lewat dan masuk Indonesia atau tidak. Tujuannya kan untuk pengamanan pangan kita juga," katanya.
Ia enggan mengaitkan pemboikotan Amerika Serikat (AS) terhadap minyak sawit mentah (CPO) karena masalah persaingan dagang. Suswono hanya menegaskan, Indonesia akan memberikan penjelasan ilmiah atas CPO dan membantah tuduhan serta asumsi yang diberikan AS. Ditargetkan, pada pertengahan Maret mendatang, penjelasan ilmiah itu bisa diserahkan kepada AS sebelum batas akhir pada 27 Maret.
"Yang dituduhkan AS atas CPO kita itu berdasarkan asumsi. Kita akan jawab lewat kajian ilmiah sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk mengelak," katanya. Sampai saat ini, ada tim yang terdiri dari Kementan, Kemendag, dan beberapa perguruan tinggi untuk menyusun jawaban ilmiah atas CPO Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika