REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latief mengatakan, saat ini lebih baik menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup. dengan begitu, partai bisa mengedepankan kader-kader potensial untuk maju menjadi calon legislatif.
‘’Partai harus mendahulukan sekian persen untuk kader-kadernya yang potensial. Kemudian mencari dan mendekati dari akademisi atau tokoh-tokoh untuk diatur kuotanya. Dengan demikian partai tidak akan mengorbankan nama baiknya,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/2).
Dengan pemilihan sistem pemilu proporsional daftar tertutup, maka setiap calon memiliki akses setara untuk terpilih. Pasalnya, dengan sistem ini membuat partai menentukan kesempatan calon untuk duduk di DPR sesuai dengan kompetensinya. Bukan karena kemampuan finansialnya. Sistem ini pun sebagai bukti bahwa partai masih punya kewajiban untuk memilih orang yang memiliki kualifikasi.
Menurutnya, dengan sistem ini memang akan menimbulkan oligarki. Namun hal itu dinilainya lebih sehat ketimbang menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Pasalnya, dengan sistem terbuka orang yang punya kapasitas di partai belum tentu punya kesempatan untuk mengikuti kompetisi.
Yudi pun menegaskan pentingnya pembatasan pengeluaran dana kampanye partai politik. Tak hanya sebatas pelaporan sumbangan kampanye seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2008 mengenai partai politik.
Dengan begitu, partai akan terdorong untuk lebih bekerja keras dalam membangun komunikasi di akar kampanye. Tidak mengandalkan jalan pintas dengan mengedepankan politik uang. ‘’Pemilu jangan sampai ekspansif sehingga kampanye menjadi pemicu pengeluaran. Kalau begitu sejak awal orang yang tidak punya duit belum apa-apa sudah berhutang,’’ jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
