REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pencopotan Amir Syamsudin dari jabatan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat bukan berarti kinerja Menkum HAM itu buruk. Dia dicopot dari jabatannya agar dapat melaksanakan tugas kementerian secara maksimal.
"Kita tidak ingin beliau terlalu repot. Lagi pula ini sudah atas persetujuan SBY," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Marzuki Alie, saat dihubungi, Rabu (8/2). Amir Syamsudin diharapkannya dapat maksimal mengerjakan tugasnya.
Amir Syamsuddin dicopot setelah meneken pemberhentian Angelina Sondakh dari posisi Wasekjen PD. Menkum HAM ini memang tidak lekas meneken surat pemberhentian Angie. Bahkan saat SBY berpidato soal pencopotan Angie, surat pemberhentian Angie dari posisi Wasekjen PD belum ditandatangani.
Wasekjen Demokrat, Ramadhan Pohan, menyatakan Amir dicopot dari jabatannya setelah menandatangani pemberhentian Angelina Sondakh dari Wasekjen PD bersama EE Mangindaan dan Jero Wacik.
Ramadhan menegaskan tak ada unsur politik dalam keputusan ini. Semuanya, menurut dia, diputuskan SBY. "Tidak ada unsur tiba-tiba. Presiden memintanya fokus pada pekerjaan Menkum HAM," kata Ramadhan.
Pihaknya menjamin tidak ada kekecewaan terhadap kinerja Amir di Dewan Kehormatan PD. Wasekjen ini menerangkan posisi Amir di partai saat ini adalah anggota dewan pembina.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Sutan Bhatoegana, menilai wajar Amir Syamsuddin dicopot dari kursi Sekretaris Dewan Kehormatan (DK). Hal ini terjadi karena hal biasa yang menurutnya tidak ada permasalahan yang membuat Amir harus menanggalkan jabatan tersebut. "Tidak ada unsur politis dalam hal ini," kata Sutan.
Pihaknya memaparkan, ke depan menteri dari Demokrat tidak boleh merangkap jabatan di parpol. Tujuannya, agar bisa bekerja secara profesional. Di partai lain, jelasnya, menteri tidak memegang jabatan struktural di Parpol. Adalah hal penting bagi pejabat negara untuk melepas baju parpol. Agar bisa memisahkan diri saat berkunjung ke masyarakat memang benar-benar membawa bendera pemerintah, bukan Parpol. Menurut Sutan, pejabat negara harus menjadi milik semua orang. Bukan hanya kader parpol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
