REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kebijakan konversi BBM ke BBG dikhawatirkan akan membuat pengguna mobil beralih ke motor. Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PAN Alimin Abdullah mengatakan untuk menyelaraskan kebijakan konversi BBM ke BBG, pemerintah perlu bekerjasama dengan kementerian terkait. Kerjasama itu untuk mencabut atau minimal mengurangi izin impor motor ke Indonesia.
“Sebab, ada pola dimana pengguna mobil pribadi (yang notabene orang berpenghasilan menengah ke atas) akan beralih membeli motor,” katanya kepada Republika di Gedung DPR Jakarta, Selasa (17/1). Dalam aturannya, pemerintah tetap membolehkan pengguna motor untuk menikmati BBM bersubsidi.
Apalagi, kata Alimin, 40 persen penikmat BBM bersubsidi adalah pengendara motor. Jika benar demikian, kata Alimin, maka pemerintah hanya akan memindahkan masalah lama ke masalah baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika