Jumat 30 Dec 2011 16:11 WIB

Tak Mampu Audit Forensik Century, Kredibilitas BPK Diragukan

Rep: Mansyur Faqih/ Red: Chairul Akhmad
Rapat Timwas Century di gedung DPR-RI, Jakarta.
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Rapat Timwas Century di gedung DPR-RI, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kian diragukan, menyusul ketidakmampuan lembaga tersebut dalam menembus institusi pemerintah lain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait audit forensik kasus Bank Century.

Ketua DPP Partai Hanura, Akbar Faisal, mempertanyakan kredibilitas BPK. Khususnya alasan BPK baru berbicara mengenai kendala setelah audit selesai dan banyak dipersoalkan oleh orang banyak. Bukan pada saat pelaksanaan audit masih berjalan.

"Saya pernah datang ke BPK ketika audit masih sekitar 35 persen. Saya sempat minta hard copy audit forensik itu dan tidak dikasih. Katanya baru akan dikasih setelah audit selesai. Apakah ini yang namanya lembaga yang kredibel dan profesional?" sindir Akbar.

Menurutnya, DPR akan memberikan sikap terkait masalah ini setelah menggelar rapat di Timwas Century saat memasuki masa sidang berikut pada Januari 2012. Apakah nantinya DPR akan menindaklanjuti permintaan BPK untuk menembus institusi yang menolak memberikan data atau justru akan mencari lembaga audit lain.

"Untuk HMP (hak menyatakan pendapat) kita masih jalan. Karena kita ingin menegakkan disiplin pola ketatanegaraan kita. Perkembangannya, saat ini masih sekitar 100 orang," kata Akbar.

Anggota Timwas Century dari fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan Timwas Century akan mengadakan pertemuan dengan BPK pada awal masa sidang mendatang. Pada pertemuan itu, Timwas Century akan meminta klarifikasi secara langsung kepada BPK mengenai kendala-kendala yang ditemui. Termasuk, solusi dan usulan seperti apa yang diharapkan.

DPR pun, kata Hendrawan, akan mengambil langkah yang dibutuhkan. Meskipun BPK merupakan lembaga yang masuk dalam konstitusi, namun untuk melakukan pemeriksaan keuangan itu memiliki kebijakan tersendiri. "Kesan awal kami, BPK menganggap remeh masalah ini. Ada juga unsur jaga imej. Makanya, nanti kita akan bicarakan masalah itu secara detil. Termasuk usulan intervensi kelembagaan apa yang BPK harapkan dari DPR," ujarnya.

Hanya saja, ia berharap BPK akan jujur dan terbuka mengenai kompetensi teknis yang dimilikinya. Jangan kemudian sekadar menjaga imej atau mengulur-ulur waktu. Atau malah melempar bola panas, karena skandal Century memiliki muatan politik yang besar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement