REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPR mendekati Fraksi Gerindra dan Hanura untuk menyepakati sistem proporsional tertutup. Kedua fraksi itu ditargetkan untuk mau menerapkan sistem tertutup agar institusi parpol semakin menguat.

Penjajakan sudah dilakukan dengan melakukan lobi-lobi dengan anggota dan pimpinan masing-masing fraksi. "Kita ingin mereka sepakat dengan kita," kata Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Kamis (29/12).

Menurutnya, dukungan terhadap sistem proporsional tertutup semakin kuat, karena selama ini institusi parpol melemah. Keadaan itu dinilainya perlu dievaluasi agar parpol tidak dipandang sebelah mata.

Cak Imin menyatakan parpol tidak bisa hanya dijadikan kendaraan atau fasilitator untuk mendapatkan kursi di DPR. Lebih dari itu, institusi parpol adalah perekat dan penghubung masyarakat dengan pemerintah. Ke depan nantinya, parpol yang harus berperan di hadapan masyarakat, tidak hanya individu yang ada di dalam parpol.

Sekretaris Jenderal Gerindra, Fadlizon, menyatakan tidak masalah baginya untuk menyetujui sistem tertutup. "Kami sepakat untuk menguatkan institusi parpol," jelasnya. Yang terpenting bagi pihaknya adalah angka Parliamentary Threshold (PT). Dia ingin agar tetap pada angka 2,5-3 persen. Jumlah kursi per Dapil diharapkannya tetap pada angka 3-12. "Untuk sistem pemilu kita siap nego," ujarnya.

Sementara Anggota Pansus RUU Pemilu dari Hanura, Akbar Faizal, menyatakan pihaknya tetap menyepakati sistem proporsional terbuka. "Ini sikap dari Pak Wiranto selaku Ketum kami," jelasnya. Dia mengatakan silakan saja bila ada yang mengajak untuk menyepakati sistem proporsional tertutup. Pihaknya menghargai ajakan tersebut. Namun Hanura, menurutnya, tetap pada sistem proporsional terbuka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika