REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya mengatakan, partainya memiliki kekecewaan yang sangat besar terhadap sekretariat gabungan (setgab) koalisi pemerintah. Karena itu ,terkait langkah politik dan posisi PAN di setgab, bakal dibahas di Rapat Kerja Nasional (rakernas) partai pada awal Desember nanti.
‘’Langkah politik akan keluar dari setgab, itu belum ada keputusan final. Kemungkinan, isu besar seperti ini akan dibahas di rakernas PAN awal Desember. Maksudnya, bagaimana langkah politik PAN ke depan, melihat setgab bagaimana. Termasuk posisi ketua umum di pemerintahan, bukan tidak mungkin dikaji lebih dalam,’’ katanya di sela diskusi pemilu di Jakarta, Selasa (8/11).
Secara psikologis, katanya, PAN melihat setgab dihadang persoalan serius. Partai reformasi itu mengaku melihat setgab hanya menjadi alat kepentingan partai besar, Demokrat dan Golkar, jauh meelenceng dari spirit awal yang dibangun di awal.
Padahal, tambahnya, pada nota kesepahaman dan pakta integritas partai koalisi disebutkan kalau koalisi berjalan di tingkat eksekutif dan legislative. ‘’Artinya kita harapkan bila ada isu strategis dibicarakan bersama-sama. Ini isu yang strategis tiba-tiba kita tidak diberi tahu. Dua partai besar itu langsung saja, PT empat dan dapil 3-6. Tidak ada pembicaraan,’’ papar dia.
Komentar Bima ini merujuk pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah yang mengusulkan besaran ambang batas partai atau parliamentary threshold (PT) sebesar empat persen sesuai dengan permintaan Partai Demokrat. Kemudian, jumlah kursi per daerah pemilihan (dapil) sebanyak tiga hingga enam, sesuai dengan permintaan Partai Golkar.
Artinya, lanjut dia, dua partai besar tersebut mengingkari kesepakatan yang telah dirumuskan mengenai aturan main di setgab yang telah dibuat antar partai koalisi. ‘’Waktu itu disebutkan akan ada pertemuan ini itu. Kemudian isu strategis dibicarakan bersama. Ternyata diingkari semua. Artinya ada kekecewaan yang sangat besar dari PAN terhadap setgab,’’ ungkapnya.
Ia mengaku kalau Golkar dan Demokrat memang mendominasi setgab. Artinya, dua partai tersebut memegang inisiatif pembahasan dan sebagainya. Kondisi ini yang menurut Bima, seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan.
‘’Sulit bagi kita. Ketika kita mengundang untuk membicarakan, tapi kalau dua partai ini menolak, tidak ada (pembicaraan). Tapi kalau ada kepentingan lain, dua partai ini mencoba untuk membahas bersama, kita selalu datang. Ini ada hal yang tidak fair,’’ cetus Bima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika