REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PKS dinilai lebih baik berada di luar koalisi daripada mendukung pemerintah. Selain agar bisa lebih kritis dan leluasa menyuarakan kebijakan pemerintah jika kurang tepat, juga alasan pencopotan satu kursi di kabinet, yakni menteri Riset dan Teknologi yang dijabat Suharna Surapranata, layak jadi pertimbangan PKS.
Apalagi, aspirasi kader daerah lebih setuju jika PKS tidak lagi berada dalam kekuasaan, dengan menarik tiga kadernya di kabinet, yaitu Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, serta Menteri Pertanian Suswono.
"Kesan yang tampak sekarang adalah PKS sangat pragamatis dan melakukan standar ganda," ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro ketika dihubungi Republika, Senin (31/10) pagi.
Menurut Siti, sebenarnya sejak merebaknya kasus Century pada 2009, beberapa politikus PKS nyaring bersuara terhadap kasus itu. Mereka mendesak agar kasus yang merugikan negara akibat bailout senilai Rp 6,7 triliun itu bisa dituntaskan. Sayangnya, PKS saat itu mendapat kompensasi jatah empat menteri di kabinet, namun lantang terhadap pemerintah.
Karena itu, Siti menilai lebih bagus PKS berada di luar koalisi. Karena jika tetap menjadi bagian kekuasaan, kritikan PKS terhadap skandal Century maupun kasus lain yang dihadapi pemerintah belakangan ini, tak bermakna banyak.
Malah, ketika PKS tetap bergabung di koalisi pemrintah, tidak ubahnya seperti orang yang tak memiliki identitas diri. "Mau mendapatkan kekuasaan dan mau juga beroposisi. Hak tersebut yang menggerus integritas PKS karena tak jelas konsistesinya dan tak jelas pula keberpihakannya," sindir Siti.
Atas dasar itu, jika pendukung akar rumput PKS cenderung cemas akan hal ini sangat bisa dipahami. Pasalnya, banyak muncul pertanyaan dari kader militan yang dulunya merupakan aktivis kampus yang terbiasa menyuarakan aspirasinya.
Apa yang diperjuangan PKS sekarang ini, mau ke mana arah dakwahnya, siapa yang diperjuangkan dan diuntungkan dengan kondisi seperti sekarang ini. Perkembangan belakangan ini menunjukkan tuntutan akar rumput yg menghendaki PKS di luar koalisi semakin kencang.
Sementara itu, beberapa elite PKS mengatakan,pilihan itu diserahkan pada 99 orang Majelis Syuro, yang notabene sejauh ini adem ayem menyikapinya. "Ini yang menimbulkan kegaduhan di internal PKS. Aspirasi suara bawah tidak dihiraukan para elitenya," kata Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
