REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Pemerintah sudah memutuskan untuk mengusung angka 4 persen sebagai besaran ambang batas atau parliamentary threshold (PT).
Pengamat politik dari Cides, Indria Samego menilai pemerintah bermain aman dengan memutuskan besaran tersebut. “Pemerintah ambil save, kalaupun ditawar paling jatuh di angka 3 persen,” katanya, Kamis (27/10).
Menurutnya, pemerintah telah terbelenggu dengan partai politik yang bergabung dalam Setgab. Seperti diketahui setgab terdiri dari partai besar dan kecil yang tampaknya tidak satu suara untuk besaran PT. Partai Golkar masih bersikeras mengusung angka 5 persen, sedangkan partai lain seperti PPP menyarankan 2,5-3 persen.
Maka, angka 4 persen yang diambil menjadi jalan tengah, agar partai yang tergabung dalam setgab itu tidak terlalu ‘sakit hati’ dengan keputusan pemerintah dan masih bisa diperdebatkan dalam pansus DPR. Ia sendiri lebih menyepakati besaran PT diputuskan pada besaran angka yang lebih besar. Sebab, banyak pihak sudah menyepakati jika sistem multipartai itu sangat merepotkan dan membutuhkan biaya besar.
Indria mengingatkan agar jangan sampai pembahasan UU Pemilu ini terjebak pada pembahasan besaran ambang batas saja. Karena, masih ada pekerjaan rumah dari UU tersebut yang sama pentingnya. Yakni jumlah daerah pemilihan yang diusulkan bertambah dari 77 menjadi 93. Begitu pula dengan caleg per dapil yang diusulkan diperkecil dari 3-10 caleg menjadi 3-6 caleg.
“Kalau saya berharap, DPR jangan terlalu egois. Mereka harus berpikir untuk kepentingan yang lebih luas sehingga pembahasan tidak berlarut-larut karena penyelenggara pemilu pun harus disiapkan dengan matang,” katanya.
Jangan sampai, kesalahan pemilu 2009 terulang kembali. Yakni UU Pemilu yang terlambat sehingga membuat praktiknya kacau dan terjadi banyak kecurangan. “Bisa-bisa politik kita tidak pernah ada kenaikan kelas dan perubahan wajah,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika