REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diprediksi tidak berani meninjau ulang kontrak PT Freeport di Papua. Meski pernah menyampaikan seruan untuk meninjau ulang kontrak perusahaan tambang, namun hal itu sulit terwujud.

Hal itu karena gaya kepemimpinan SBY sangat legal formal, dan tidak berani konfrontatif. “SBY sangat responsif terhadap dunia internasional dan pelaku global. Saya nilai tidak yakin berani,” ujar pengamat politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago, Ahad (23/10).

Karena itu, ia menilai kedatangan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Leon Panetta momentumnya berhubungan dengan kasus yang terjadi di Freeport. Baik itu penembakan pekerja oleh aparat maupun tuntutan kenaikan upah.

Dikatakan Andrinof, kedua negara sama-sama memiliki kepentingan luar bisa dengan keberadaan Freeport. Karena itu, kasus yang berkaitan dengan Freeport penyelesaiannya bukan di pemerintah, melainkan pimpinan perusahaan tambang itu AS. “Tuntutan pekerja dipenuhi sebagian, tapi itu atas restu aktor luar.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika