REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rakyat Papua sejak merdeka hingga kini belum menikmati kesejahteraan akibat dianaktirikan pemerintah pusat. Percepatan pembangunan yang dijanjikan tidak kunjung terwujud. Di sisi lain, kekayaan alam dalam perut bumi Papua terus dikeruk dan dinikmati segelinter elite pemerintahan dan orang asing.

"Saatnya dilakukan renegoisasi kontrak di seluruh pertambangan yang beroperasi di Papua," ujar pengamat sosial Papua, Willem Frans Ansanay.

Menurut Willem, akar persoalan di Papua adalah ketidakadilan pembangunan infrastruktur. Padahal jika kekayaan alam Papua dikelola dengan manajemen bagus, maka cukup untuk menghidupi seluruh rakyat Indonesia.

Apalagi dalam pidato usai pelantikan menteri baru lalu, Presiden SBY meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, untuk meninjau kembali kontrak berbagai perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia.

Karena itu, ia mendesak agar instruksi Presiden itu segera dilakukan, khususnya PT Freeport dan pemegang hak pengelola hutan di Papua yang tidak satupun dikuasai warga asli sana.

Ia menuding, keberadaan PT Freeport di Timiki tidak membawa kemajuan dan manfaat bagi warga Papua. "Kalau mau persoalan di sana selesai, salah satunya tinjau ulang kontrak-kontrak di Papua. Ini agar kekayaan alam di sana dapat dinikmati untuk pembangunan," kata Willem

Ikuti Whatsapp Channel Republika