REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Kehutan Zulkifli Hasan mengakui ia sering kali disebut sebagai menteri LSM karena dianggap terlalu ketat dalam pengelolaan hutan. Seperti tidak memberikan izin penebangan, membuka lahan gambut atau lahan primer.
"Saya dibilang dekat dengan Green Peace atau Walhi. Saya bilang (kepada pengusaha) saya juga pengusaha. Sekarang saatnya berusaha dengan mementingkan lingkungan hidup. Tidak boleh membabat pohon tanpa aturan. Sekarang hutan kita tidak banyak lagi," tegasnya di sela rapat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) di kantor Presiden, Jumat (30/9).
Untuk itu, ia berharap antara pemerintah dengan pengusaha harus saling melengkapi, bukan meniadakan. Ada aturan-aturan yang harus dipegang oleh pengusah jika ingin membuka lahan baru.
Sementara itu, katanya, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus ditingkatkan, sehingga memiliki persepsi yang sama soal pengelolaan hutan ini. Begitu pula kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.