REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPR kurang sreg dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 10 persen pada April 2012. Ketua Komisi IV DPR M Romahurmuziy alias Romi mengatakan, ditinjau dari sisi keekonomian lebih mendesak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Romi membandingkan postur RAPBN 2012, yakni subsidi BBM mencapai Rp 123,6 triliun dan subsidi listrik Rp 45 triliun. “Saya tidak menganjurkan untuk menaikkan, tapi kalau dilihat keekonomisannya ya seperti itu,” kata anggota Badan Anggaran DPR tersebut, Sabtu (20/8).

Romi mengatakan, kenaikan TDL 10 persen jangan sampai memberatkan rakyat kecil. Pemerintah, kata dia, harus dapat memastikan pelanggan dengan daya 1.300 kilo volt (kv) ke atas yang terkena kebijakan kenaikan listrik. Adapun untuk masyarakat pengguna daya 450 kv ke bawah tidak mengalami kenaikan.

Terkait potensi kebocoran anggaran, Romi menilai hal itu berpeluang terjadi. Karena itu, ia menyarankan kalau mau mengurangi kebocoran anggaran maka harus mengurangi ‘perselingkuhan’ dalam proses pembahasan anggaran antara pemerintah dengan DPR. Romi menyoroti, lebih baik pos anggaran bantuan sosial yang rawan dipermainkan langsung ditujukan kepada masyarakat penerima.

Ruang untuk pengiriman langsung, kata dia, wajib diperbesar agar ruang bagi oknum pejabat untuk bermain dalam anggaran bisa diminimalisir. “Intinya bantuan dari rekening negara ke masyarakat itu harus diperbesar,” kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika