REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi KPK yang dituding Muhammad Nazaruddin merekayasa kasus suap Sesmenpora ke publik. Jika para petinggi itu terbukti bersalah secara pidana, maka mereka akan diproses secara hukum.

“Oh, iya kita akan umumkan (hasilnya),” kata Anggota Komite Etik sekaligus Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, di kantor KPK, Jakarta, Rabu (28/7).

Abdullah mengatakan, Komite Etik berjanji akan menindak secara hukum jika tudingan Nazaruddin terhadap sejumlah petinggi KPK yang merekayasa kasus itu terbukti. Mereka yang terbukti akan diproses oleh Direktorat Penyelidikan KPK sendiri.

Menurut Abdullah Hehamahua, ada dua tindakan jika tudingan Nazaruddin terbukti. Jika petinggi KPK itu melanggar kode etik, mereka akan diberikan sanksi moral. Namun jika ada unsur pelanggaran hukum pidananya, maka mereka akan ditindak dan diproses secara hukum melalui Direktorat Penyelidikan KPK.

“Kita akan tegas terhadap mereka yang terbukti melanggar,” kata Abullah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk membentuk komite etik. Komite tersebut bertugas untuk memeriksa dan meminta keterangan kepada petinggi KPK yang disebut-sebut Nazaruddin merekayasa kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games.

Komite etik itu terdiri dari unsur pimpinan dan penasehat yang namanya tidak disebut Nazaruddin. Yaitu,  Busryo Muqoddas, Haryono Umar, dan Bibit Samad Rianto dari unsur pimpinan. Anggota dari unsur penasehat adalah Abdullah Hehamahua dan Said Zainal Abidin. Anggota dari unsur masyarakat yaitu  Guru Besar Emiritus Universitas Indonesia, Marjono Rekso Diputro dan  mantan pimpinan KPK, Prof Dr Rosul.

“Mereka bertugas untuk memeriksa dan meminta keterangan petinggi KPK yang disebut-sebut Nazaruddin,” kata Busryo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika