REPUBLIKA.CO.ID,PADANG--Dewan Pers akan menyiapkan panduan khusus "media online" sebagai acuan para wartawannya melakukan liputan dan membuat berita. "Panduan tersebut bukan berbentuk kode etik, tetapi semacam acuan, mengingat sifat khas 'media online' yang mengejar kecepatan," kata anggota Dewan Pers Agus Sudibyo di Padang, Rabu.
Dalam diskusi New Media dan Problematika Etika Jurnalistik yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen Padang dalam rangkaian HUT ke-17 AJI, Agus mengatakan karena "media online" mengejar kecepatan, yang muncul kemudian adalah jurnalisme "hit and run"atau beritakan dulu, konfirmasi kemudian. "Semestinya, meski mengejar kecepatan, tetap tidak boleh mengabaikan hal yang fundamental dalam jurnalisme, yaitu verifikasi dan konfirmasi karena jika ini diabaikan, namanya bukan jurnalisme lagi," katanya.
"Media online", menurutnya, boleh menunda konfirmasi dengan catatan pada berita tersebut ditulis bahwa berita itu sedang dalam konfirmasi . "Dengan upaya tersebut, minimal sudah diupayakan prosedur untuk memperoleh konfirmasi," kata dia.
Selain soal konfirmasi dan verifikasi, lanjut Agus, hal lain yang sering memicu masalah adalah soal komentar pembaca di "media online". "Komentar pembaca di 'media online' banyak menggunakan kata-kata kasar dan tidak beretika. Ini bisa muncul dari siapa saja tanpa kontrol," katanya.
Untuk itu, menurut Agus, "media online" perlu menyeleksi komentar yang masuk. "Kalau ada yang berkomentar, kemudian ada yang tersinggung dan menggugat, lalu siapa yang digugat. Apakah yang menulis komentar atau medianya," katanya.
Menurut dia, jika suatu komentar telah dipublikasikan di media, yang bertanggung jawab media itu sendiri karena redaksi memiliki otoritas untuk menerbitkan atau tidak. Kode etik dan panduan untuk "media online", menurut Agus, untuk membedakan jurnalisme dengan ruang publik dunia maya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika