REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Baru kemarin, Selasa (12/7) DPR bersepakat dengan tim antar-kementerian untuk menghapuskan empat lembaga nonstruktural (LSN) pada 2011. Yakni Komite Antar-Departemen Bidang Kehutanan, Dewan Buku Nasional, Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Nasional, serta Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
Tetapi, di lain pihak DPR sedang merancang dibentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang saat ini berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Anggota Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengatakan adanya komisi tersebut tumpang tindih dengan adanya lembaga lain seperti Badan Kepegawaian Negara (BAKN), Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Komisi ini justru fungsinya akan melebihi tiga lembaga itu. Di situ ada jabatan eksekutif senior yang merekrut esselon I. Ini sudah sangat superpower,” katanya saat ditemui, Rabu (13/7). Ia mengkritik seharusnya tak perlu lagi dibentuk komisi dan lebih baik memanfaatkan atau menempel pada lembaga yang sudah ada.
Ia pun jengah dengan seringnya dibentuk lembaga baru lagi dalam setiap UU yang dirancang DPR. Misalnya saja, RUU Penyelesaian Konflik Sosial yang nantinya akan ada Komisi Penyelesaian Konflik. RUU Badan Hukum ada Komnas Bankum. Pada akhirnya, yang terjadi adalah penggemukkan birokrasi.
“Bayangkan kalau tidak mencermati perkembangan ini, takutnya DPR ini dianggap bodoh karena melahirkan banyak komisi yang justru mendistorsi pekerjaan dari departemennya. Selain distorsi kewenangan, tapi juga anggaran yang ditanggung negara,” katanya.
Artinya, dengan pembentukkan komisi baru dampak pada beban anggaran negara pun semakin besar. Menurutnya, LSN yang dilahirkan selama ini sudah terlalu banyak dari kisaran 70-an hingga menjadi 88 LSN. “Artinya, ada lembaga yang DPR tidak tahu pembentukkannya karena PP atau Kepres,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika