REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mencuatnya kasus mafia anggaran dinilai bukan hanya isapan jempol belaka. Indonesia Budjet Center (IBC) beranggapan ada mata rantai yang menyebabkan mafia anggaran berkeliaran, salah satunya terkait dengan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

Peneliti IBC, Roy Salam mengatakan pada pembahasan DPID, proses angggarannya dinilai sudah tidak tertib. Contohnya dari pos anggaran yang diberikan untuk untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah. “Pos anggarannya berada dalam pos penyesuaian, bukan pos alokasi khusus,” katanya.

Celakanya, pos penyesuaian justru tidak ada aturan yang secara lugas membahasnya.

Jaminan untuk tidak terjadi penyelewengan dalam pendistribusian dana pun menjadi tak ada. Yang jelas, lanjutnya, dana ini berpotensi membuat terjadinya kesenjangan pembangunan karena sisi akuntabilitasnya rawan. “Ini bentuk langgengnya kejahatan anggaran. Sejak 2008, dana seperti ini masih dipertahankan. Harusnya direformasi,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika