REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan politisi PDI Perjuangan (PDIP) yang pernah duduk di DPR-RI Periode 2004-2009, Permadi, melihat perilaku anggota Badan Anggaran (Banggar) saat ini sudah keterlaluan.
Bagaimana tidak, jika di zamannya, anggota Banggar hanya meminta fee tiga persen dari perusahaan pemenang tender proyek kementerian, bahkan seikhlasnya, anggota Banggar saat ini meminta sampai di atas 10 persen. "Kalau dulu seikhlasnya, pokoknya tidak segila sekarang. Keterlaluanlah," ujar Permadi saat dihubungi Republika, Ahad (18/9).
Sekalipun sangat mengetahui hal ini, Permadi tidak pernah menerima tawaran partainya saat itu untuk memasukkan dirinya sebagai anggota Banggar DPR.
Banggar DPR merupakan alat kelengkapan DPR yang menjadi mitra kementerian-lembaga dalam menentukan kebijakan fiskal dan prioritas anggaran yang dijadikan acuan dalam menyusun usulan anggaran. Banggar terus menjadi sorotan karena selalu disebut menyimpan mafia anggaran oleh setiap tersangka korupsi di proyek-proyek kementerian.
Permadi bahkan berani menolak permintaan fraksi dan partainya saat diusulkan masuk sebagai anggota Banggar dari Fraksi PDIP. "Aku tolak karena tahu permainan di Banggar luar biasa," ujarnya.
Permadi menegaskan dirinya tidak terbiasa untuk melakukan tawar menawar maupun tukar menukar amplop untuk memperdagangkan kesejahteraan rakyat. "Aku enggak bisa begitu. Karena secara enggak langsung orang yang di Banggar pasti setor ke partai," tambahnya.
Sekalipun umumnya partai memiliki hak untuk menunjuk kadernya yang akan duduk di Banggar, belum tentu seluruh partai bermaksud mengamankan proyek kementerian bagi kepentingan partainya.
Permadi meyakini bahwa transaksi yang dilakukan anggota Banggar yang tercatat secara perbankan terlampau kecil untuk mengungkap kejahatan Banggar yang luar biasa. "Akan sulit buat PPATK mengungkap kejahatan Banggar karena kini transaksi lebih banyak dilakukan secara tunai," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
