REPUBLIKA.CO.ID, GARUT - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menegaskan calon TKI jangan menjadi penata laksana rumah tangga (PLRT).

Pada acara yang berlangsung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Garut dan dihadiri ratusan siswa SMK se-Kabupaten Garut, Jumhur menyatakan pemerintah saecara bertahap akan mengurangi dan menghentikan penempatan TKI PLRT.

Dari sekitar enam juta TKI di 41 negara sebanyak 65 persen masih merupakan TKI PLRT atau sektor informal.

Ia menegaskan TKI PLRT kurang terjamin perlindungannya karena peraturan hukum di negara penempatan tidak sampai mengatur soal pekerja rumah tangga.

"Banyak negara yang membutuhkan kita, pekerja Indonesia, tetapi jangan hanya memilih sebagai TKI PLRT," katanya pada acara yang juga dihadiri Bupati Garut Aceng HM Fikri dan anggota DPR Dedi "Miing" Gumelar itu.

Kepala BNP2TKI mengatakan bangsa yang maju adalah bangsa yang berorientasi ke luar (outward looking) seperti China, India, Jepang, Korea, negara-negara Eropa, AS, dan sebagainya.

"Kita tidak boleh berorientasi 'inward looking', orientasi ke dalam, cupat. Tidak ada bangsa maju yang hanya berorientasi ke dalam," katanya.

Pada acara itu juga dimeriahkan dengan bursa kerja (job fair) dari sejumlah pelaksana penempatan TKI sawasta (PPTKIS) yang menawarkan berbagai pekerjaan sektor formal di luar negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika