REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang akan membahas rencana pembangunan gedung baru DPR diminta tidak lagi menghasilkan permufakatan jahat.  

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, pun meminta agar fraksi-fraksi yang memang menolak untuk tidak terpengaruh bujukan pihak yang menginginkan pembangunan gedung DPR.

"Saya ragu (rapat konsultasi). Jangan lagi pimpinan DPR mengajak lagi permufakatan jahat. untuk PDIP, PAN dan semua fraksi yang menolak jangan lagi diajak untuk permufakatan jahat menghamburkan duit rakyat,"tutur Arif saat dihubungi republika, Sabtu (2/4).

Arif pun mempertanyakan peran ganda Marzuki Alie apakah sebagai Ketua DPR atau sebagai Ketua BURT pada rapat konsultasi yang akan digelar dalam waktu dekat. Pasalnya, ungkap Arif, peran ganda tersebut dapat melahirkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam rapat itu.

Lebih lanjut, Arif meminta kesediaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berbicara ke tengah publik tentang pembangunan gedung itu. Sebagai Ketua Pembina Sekretariat Gabungan, ujarnya, presiden punya kekuatan untuk  menyelesaikan kontroversi tersebut. Sikap presiden itu, tuturnya, akan menunjukkan kepada publik bahwa presiden punya komitmen untuk menghemat anggaran dan mencegah pemborosan.

Arif pun mengaku sedang menyusun legal standing yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan rencana pembangunan gedung baru DPR. Menurutnya, IBC dan beberapa LSM seperti Indonesian Corruption Watch, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum, sedang mengkaji sejauh mana kerugian negara akibat rencana tersebut.

"Kita bisa lakukan ke MK dan kena di Undang-Undang APBN. Kalau mereka mengatakan pembangunan berasal dari APBN, APBN kan merupakan produk dari Undang-Undang. Tapi jika ini (pembangunan gedung) terus jadi masalah,"ungkapnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika