REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti mendesak agar ada inventarisasi gedung DPR yang berdiri saat ini. Hal itu penting agar diketahui bagian-bagian gedung mana saja yang masih bisa digunakan.
Hal tersebut dinilai lebih baik dibanding membangun gedung baru. "Gedung yang ada saat ini sebaiknya diinventarisir," kata Ikrar di Gedung DPR, Kamis (31/3).
Dia tidak ingin gedung baru dibangun, padahal gedung DPR yang ada saat ini masih layak untuk dipakai. Jika diketahui gedung masih layak, maka pembangunan gedung baru jangan direalisasikan.
Sebaliknya, jika inventarisasi itu menunjukkan gedung DPR saat ini tidak layak, maka bisa dibangun baru. "Syaratnya, gedung baru itu harus fungsional," kata Ikrar. Artinya, gedung baru tidak boleh ada bagian-bagian untuk kepentingan rekreasional, seperti spa dan lainnya.
Ikrar mengingatkan, pembangunan gedung DPR ini harus sejalan dengan kinerja anggota DPR itu sendiri. "Harus sejalan dengan kinerja, lihat dulu sudah berapa undang-undang yang diselesaikan," kata dia. Ikrar mengingatkan, gedung parlemen di Australia juga sangat sederhana.