REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR akan mengawasi proses tender yang digelar terkait pembangunan gedung baru DPR. BURT mewanti-wanti agar tidak ada pihaknya yang lolos tender padahal perannya hanyalah sebagai broker.
Anggota BURT dari Fraksi PKS, Refrizal mengatakan, pihaknya sepenuhnya akan mengawasi proses tender yang sudah diserahkan kepada Sekjen DPR. Dia memastikan, pihaknya tidak akan melakukan intervensi terkait pemenang tender gedung baru itu. "Kalau ada kaitannya sangat mungkin, karena jika BUMN yang menang, mereka kan mitra strategis DPR," paparnya.
Oleh karena itu, Refrizal menjelaskan, proyek yang nilainya sangat besar itu, menggunakan dua tahap proses lelang tender. "Kami harus tahu spesifikasinya perusahaan kayak apa?. jangan sampai perusahaan kacangan bisa menang," tuturnya.
Berpijak dari pengalama rumah dinas DPR di kalibata yang proyeknya sempat terkatung-katung. Refrizal menyatakan, pengalaman di Kalibata menjadi sangat berharga. "Kontraktor renovasi rumah dinas jabatan anggota DPR di Kalibata itu bermasalah karena setelah disubkan kepada perusahaan A. disub kontrakan lagi ke perusahaan B dan ternyata B cuma broker dengan mencari sub kontrak C, kami sudah wanti-wanti Sekjen soal itu," tegasnya.
Seperti telah diberitakan, tanggal 14 Maret adalah pra-kualifikasi atau seleksi awal untuk menetapkan rekanaan yang diundang untuk pelelangan. Waktu tender sekitar dua bulan. Pra-kualifikasi sebulan, pelelangan sebulan.
Seperti diketahui, dari hasil kaji ulang rencana pembangunan gedung baru DPR diketahui nilai proyek yang awalnya ditaksir menelan biaya Rp1,8 triliun turun menjadi Rp 1,6 triliun dan terakhir Rp 1,3 triliun kembali turun menjadi Rp 1,164 triliun.
Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh menuturkan, terkait harga itu pihaknya telah meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk menganalisa besarnya biaya gedung baru. "Jadi standar-standar, gedung ini merupakan gedung negara dan semuanya harus dilakukan yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum," tuturnya.
Dirincinya, harga itu didapat dari turunan, yakni biaya fisik Rp 1,138 triliun dan sisanya biaya konsultan serta manajemen kontruksi, sehingga totalnya menjadi Rp 1,164 triliun.
Sementara itu, Kepala Biro Pemeliharaan Gedung DPR Soemirat melanjutkan, biaya kontruksi senilai Rp 9,519 miliar, manajemen kontruksi Rp 503 juta dan perencanaan Rp3,2 miliar, konsultan manajemen Rp 6,12 miliar, pengelolaan kegiatan Rp 609 juta. "Pengelolaan kegiataan ini untuk administrasi menjadi anggaran tiga tahunan dan sedang meminta persetujuan Menteri Keuangan," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika