REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum akan melakukan reshuffle. Lantaran, SBY tidak ingin menurunkan kadar untuk menggunakan hak prerogatifnya menjadi sebuah desakan politik.

Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Saan Mustopha, mengatakan pihaknya sejak dulu minta adanya evaluasi di koalisi, bukan dorongan untuk reshuffle. "Reshuffle dan evaluasi koalisi merupakan dua hal yang berbeda," tuturnya. ''Kalaupun dari hasil evaluasi ada dampak, yakni reshuffle, itu ya hasil, bukan tujuan."

Menurut dia, reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Partai bukan berposisi untuk menekan atau mendorong agar Presiden melakukan itu.  "Reshuffle itu harus berdasarkan hasil evaluasi oleh UKP4," bebernya.

Juru Bicara Demokrat, Ruhut Sitompul, menuturkan Presiden SBY meminta seluruh menteri dan partai koalisi untuk bekerja dulu dan bukan bicara reshuffle. "Bukan berarti tidak ada reshuffle nanti. Politik itu last minute," tegasnya

Ruhut menuturkan saat ini sebenarnya punishment yang diberikan SBY sudah terlihat  saat partai koalisi yang kecil-kecil seperti PAN, PPP dan PKB dipanggil terlebih dahulu oleh Presiden. "Lihat saja, Golkar baru dipanggil berikutnya dan PKS sampai sekarang belum dipanggil. Apa itu bukan punishment," bebernya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika