REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Ruhut Sitompul, mengemukakan komunikasi politik antarpartai politik pendukung koalisi memang perlu diperbaiki.

"Memang perlu diperbaiki dan kami sudah sepakat untuk hal itu," kata Ruhut dalam dialektika demokrasi bertema "Parpol Rebutan Kekuasaan, SBY Bingung, Rakyat Ditinggalkan" di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (10/3). Diskusi juga menghadirkan pembicara Wakil Ketua DPR/Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso; Wakil Ketua DPR/Sekjen DPP PAN, Taufik Kurniawan; dan Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal; serta Maruarar Sirait dari Fraksi PDIP.

Ruhut mengemukakan bahwa Partai Demokrat menentang angket kasus Bank Century karena adanya politisisasi. "Angket kasus century itu pepesan kosong. Buktinya, sampai sekarang tidak selesai-selesai. Asetnya dilarikan ke luar negeri," katanya.

Begitu juga angket pajak tak perlu. "Penerimaan pajak kita cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2010 sudah mencapai Rp 700 triliun," katanya.

Kasus-kasus perpajakan, kata Ruhut, harus tetap didorong agar diselesaikan secara hukum. Kalau ada politisasi kasus pajak, pengusutan kasus pajak secara hukum justru dikhawatirkan tidak akan berhasil.

Gagasan memperbaiki komunikasi politik antarparpol pendukung koalisi telah disampaikan Priyo pada sehari sebelumnya. Wakil sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik, juga mengatakan hal senada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika