REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penataan koalisi yang saat ini dilakukan lewat komunikasi dengan pimpinan partai politik baik yang berada dalam koalisi maupun di luar itu bukanlah hal yang luar biasa. Karena itu, tidak perlu adanya tekanan tenggat waktu mengenai hal tersebut.

"Saya telah lakukan evaluasi selama 1,5 tahun tentang koalisi. Saya banyak dapat pandangan usulan dan rekomendasi dari berbagai kalangan. Koalisi memang harus dibenahi dan ditata kembali. Pembenahan dan penataan sebetulnya tidak luar biasa. Kita kembalikan lagi ke hakekat apa sebenarnya kita berkoalisi," kata Presiden dalam sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/3) siang.

Kepala Negara mengatakan komunikasi yang dilakukan selain dengan pimpinan parpol koalisi juga dengan pihak-pihak di luar koalisi dan tidak menganggu tugas kenegaraan. Presiden ingin meluruskan persepsi yang salah di benak beberapa kalangan tentang koalisi. Kepala Negara mengatakan bahwa koalisi merupakan kumpulan dari parpol yang memiliki kehendak yang sama untuk memajukan pemerintahan.

Mengutip pendapat Ernest Renan tentang bangsa yang didefinisikan sebagai mereka yang punya kehendak untuk bersatu dan bersama-sama, maka koalisi pun hakekatnya bisa memiliki pengertian dan tujuan yang sama. "Jadi, kehendak koalisi adalah untuk bersatu dan bersama maka spirit, sikap dan perilaku harus cerminkan berkoalisi," tegasnya.

Untuk memberikan pemahaman yang utuh terkait kesepakatan untuk berkoalisi, maka Presiden membacakan alinea pertama kesepakatan koalisi saat bergabung dengan pemerintahn SBY-Boediono. "Pada hari ini Kamis 15 Oktober 2009, kami pimpinan parpol X telah bersepakat untuk berkoalisi dan mendukung penuh suksesnya pemerintah SBY-Boediono 2009-2014 bidang eskekutif dan legislatif," kata Presiden mengutip pernyataan tersebut. Setelah alinea tersebut, baru kemudian ada 11 butir kesepakatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika