REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Isu perombakan kabinet dianggap kurang logis. Karena, seolah-olah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharuskan untuk segera melaksanakan reshuffle.

“Kemudian, dari apa yang saya dengar, ada pertanyaan; kenapa lambat (melakukan reshuffle). Ini sesungguhnya ganjil karena reshuffle itu bukan tujuan, namun boleh disebut sarana,” kata SBY saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/3).

SBY menganggap perlu menjelaskan soal reshuffle terssebut. Karena, ia beranggapan bahwa isu yang kini semakin marak tersebut berpotensi mengganggu tugas jajaran kabinetnya.

SBY kemudian melanjutkan bahwa reshuffle adalah hal yang dilakukan saat ada alasan dan urgensi. “Pada periode Kabinet  Indonesia Bersatu 1, saya melaksanakan tiga kali reshuffle. Itu karena alasan dan memang ada urgensi melakukan itu,” kata dia.

Namun, mengharuskan Presiden untuk segera melakukan reshuffle itu merupakan hal yang kurang logis. Apalagi, kata Presiden, kalau mengerti apa sistem kabinet presidensial itu.“Semua kan tahu bahwa pengangkatan atau pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden,” katanya.

SBY mengakui bahwa ia sendiri pernah menyampaikan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya reshuffle. Namun, dirinya tidak pernah menjelaskan kapan waktu persisnya akan dilakukan reshuffle tersebut. Hal itu, menurut dia, dilakukannya agar menjaga kabinet tetap efektif atau bahkan semakin efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Maka tidak bisa setiap jam, acara, terus menodong agar presiden melakukan reshuffle segera,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika