REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Partai Demokrat menawarkan tiga kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II kepada kader PDI Perjuangan jika partai politik tersebut bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah. Ketiga kursi menteri itu adalah Menko Kesra, Menteri Sosial, dan Menteri BUMN. Demikian kata Ketua Departemen Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Muhammad Ikhsan Modjo, kepada pers di Jakarta, Rabu (8/3).

Menurut Ikhsan, Partai Demokrat melihat pos ekonomi, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial lebih cocok diserahkan kepada PDI Perjuangan yang bervisi kerakyatan. "Jika PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi, maka koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah akan lebih ideal," katanya.

Jika kader PDI Perjuangan duduk di kursi menteri kabinet, Ikhsan menyatakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke depan bisa berjalan lebih efektif. Sementara Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, menambahkan Partai Demokrat masih terus melakukan upaya lobi kepada PDI Perjuangan. Lobi tersebut dilakukan melalui undangan terbuka secara formal maupun pertemuan silaturahmi secara informal di antara pimpinan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

"Jika PDI Perjuangan memastikan bergabung dalam koalisi, kemungkinan besar Partai Golkar dan PKS dikeluarkan dari koalisi," katanya.

Kemungkinan masuknya PDI Perjuangan serta keluarnya Partai Golkar dan PKS dari koalisi, kata dia, bukan berarti pemerintah menerapkan politik transaksional. Tapi, pemerintah lebih menekankan kepada kebijakan pembangunan yang pro-rakyat.

Ulil memperkirakan kemungkinan sulit bagi PDI Perjuangan untuk bergabung dalam koalisi karena terganjal oleh keputusan kongres partai berlambang banteng tersebut untuk tetap berada di luar pemerintahan. Jika PDI Perjuangan memastikan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat akan mempertahankan Partai Golkar dalam koalisi. "Partai Demokrat masih menunggu jawaban dari PDI Perjuangan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika