REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Hanura akhirnya menerima rencana pembangunan gedung baru DPR. Asalkan bangunan itu tidak megah dan interiornya tidak berlebihan.

Ketua Fraksi Hanura, Sunardi Ayub, menyatakan partainya menyetujui. Namun, Hanura menekankan persyaratan yaitu tidak berlebihan. "Kami berharap bisa sederhana saja, tapi kokoh," tuturnya, Selasa (8/3).

Sunardi menegaskan bentuk-bentuk fasilitas tambahan di dalam gedung baru itu seperti kolam renang dan ruang tamu khusus anggota itu harus ditiadakan. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pembangunan gedung baru dilakukan dengan mekanisme yang benar dan  transparan.

Dia menjelaskan Hanura sebelumnya menolak rencana pembangunan gedung baru itu lantaran anggarannya tidak realistis dan sejumlah fasilitas mewah di dalamnya. "Saya minta mekanismenya harus akuntabel dan transparan. Ini agar tidak menjadi lahan proyek," pungkasnya.

Kordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menyatakan kali ini DPR sudah benar-benar bebal dan tidak tahu malu dengan meneruskan pembangunan gedung baru DPR. Menurut dia, pihaknya tengah melakukan konsolidasi untuk melakukan penolakan baik secara hukum dan desakan publik.

"Kami akan mengajukan judicial review ke MK terkait UU APBN 2011 yang berkaitan dengan poin gedung itu untuk dibatalkan," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika