REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menegaskan pihaknya tidak pernah melanggar kontrak koalisi, khususnya terkait usulan Hak Angket pajak. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyinggung kekompakkan parpol koalisi itu bukan ditujukan kepada Golkar.

"Saya merasa itu teguran dari Presiden kepada partai-partai yang menolak masalah Angket pajak. Karena, Presiden visi dan misinya adalah pemerintahan bersih dan berwibawa. Itu beliau sampaikan kepada partai-partai yang menolak angket pajak," kata Aburizal seusai Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (8/3).

Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera mendukung usulan hak angket pajak dalam Rapat Paripurna DPR pada bulan lalu. Meski termasuk dalam parpol koalisi, sikap kedua parpol itu berbeda dengan Partai Demokrat yang menolak hak angket pajak karena dianggap tidak produktif.

"Kalau bicara koalisi, maka hakikat dari kekuatan koalisi terletak pada komitmen bersama untuk mengelola pemerintahan ini secara benar dan produktif," kata Aburizal yang akrab disapa Ical. ''Hal itu dilakukan dengan mengedepankan visi dan misi pemerintahan yang memperjuangkan kemakmuran bangsa dan kesejahteraan rakyat.''

Karena itu, Ical menandaskan bahwa keyakinan atas langkah-langkah politik Golkar khususnya dalam tuntaskan kasus Century dan angket pajak adalah benar-benar untuk menciptakan satu pemerintahan bersih dan berwibawa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika