REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Indonesian Coruption Watch (ICW) menilai pembangunan gedung baru DPR terlalu dipaksakan. Lantaran pembangunan gedung baru tersebut telah mengalami banyak penolakan baik dari masyarakat maupun internal DPR sendiri.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, menegaskan pihaknya menduga ada motif tersembunyi di balik tergesa-gesanya pembangunan gedung baru DPR ini. Menurut dia, kemungkinan terdapat aktor-aktor yang memaksakan kehedak pribadinya di balik pembangunan gedung ini.

"Terlihat sekali ada kehendak yang dipaksakan dalam proyek ini. Saya pikir ada oligarki di internal Parlemen, semacam relasi bisnis politik dalam pembangunan gedung baru ini," tegas Abdullah.

Abdullah mengungkapkan pembangunan gedung baru ini menunjukkan adanya hal-hal yang segaja ditutupi. Itu yang membuat rencana pembangunan tersebut terkesan dipercepat dan dokumen lelang tidak terinformasikan dengan baik. "Beberapa hal itu menunjukkan indikasi kuat dugaan adanya sekelompok orang yang memiliki motif-motif  tertetu," tuturnya.

Jika memang akhirnya tender pembangunan jadi dilaksanakan, maka hal itu harus memperhatikan aspek transaparan dalam dimensi rincian anggaran. "Sekjen harus terbuka soal tender ini dan ungkapkan fantastisnya biaya pembangunan gedung itu agar tidak ada kecurigaan terhadap publik soal kekhawatirkan adanya mark-up," bebernya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika