REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Partai Demokrat memberikan isyarat kepada Partai Gerindra untuk bergabung dalam koaliasi partai-partai politik pendukung Pemerintah. Marzuki Alie, ketua DPR, menilai sikap Gerindra menolak usulan angket mafia pajak itu sangat baik dan cerdas sehingga Partai Demokrat terbuka jika Partai Gerindra ingin bergabung dalam koalisi.

"Partai Demokrat bersikap terbuka kepada partai apapun yang memiliki pandangan sama dalam membangun bangsa dan negara, termasuk kepada Partai Gerindra," kata Marzuki yang pernah menjabat Sekjen Demokrat.

Pada usul hak angket pajak di DPR RI, Partai Gerindra memiliki sikap yang sama dengan partai Demokrat yakni tidak sepakat penyelesaian kasus pajak melalui hak angket di DPR RI. Dukungan dari Partai Gerindra yang memiliki 26 kursi itu menjadi penentu keberhasilan Partai Demokrat dalam membatalkan usulan hak angket pajak melalui rapat paripurna DPR RI pada Selasa (22/2).

Marzuki menegaskan dukungan Partai Gerindra dalam membatalkan usulan hak angket pajak tersebut tidak ada iming-iming yang sifatnya transaksional. Dukungan tersebut, kata dia, karena Partai Demokrat dan Partai Gerindra memiliki pandangan yang sama dalam membangun bangsa dan negara ke depan.

"Saya meyakini Partai Gerindra berpikir sangat rasional dan cerdas dalam menyikapi situasi politik yang terjadi saat ini," katanya.

Marzuki menambahkan dirinya mendengar langsung penjelasan dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sikap Partai Gerindra bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus sukses hingga 2014. "Partai Gerindra memang sangat kritis. Tapi manakala akan membuat gaduh situasi politik nasional dan akan menghambat jalannya program pemerintah, mereka tidak mendukung usaha-usaha yang akan menghambat jalannya pemerintahan," katanya.

Partai Gerindra adalah partai politik yang berada di luar koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah. Tapi, Gerindra mendukung sikap partai-partai politik anggota koalisi pada usul hak angket pajak. Yakni, mereka tidak setuju kasus pajak diselesaikan melalui hak angket di DPR RI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika