REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria dari Fraksi Hanura, Akbar Faisal mengatakan, pernyataan Dipo soal humas lembaga pemerintahan yang lebih senang memasang baliho untuk menyenangkan atasannya merupakan sesuatu yang saling menguntungkan. "Di satu sisi atasan-atasan pemerintahaan memang suka dipromosikan," bebernya kepada Republika, Kamis (24/3).

Selain itu, menurut politisi yang juga mantan konsultan komunikasi politik dan wartawan ini mengungkapkan, indikasi penyimpangan anggaran dari pembutan baliho atau buku-buku sosialisi itu dimungkinan ada meskipun nilainya tidak besar. "Ya, lumayanlah mereka bisa dapat recehan," bebernya.

Oleh karena itu, Akbar mengusulkan, untuk mengefektifkan anggaran dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, sebaiknya humas-humas tersebut harus memberikan perhatian penuh kepada pembenahan metode komunikasi dan SDM di bagian humas sendiri. "Mereka harus paham benar metode komunikasi," tegasnya.

Selain itu, alternatif lain menurut Akbar, sebaiknya lembaga pemerintah bisa menggangarkan dana yang ada untuk membayar konsultan komunikasi asalkan pesan dan tujuan yang diingin disampaikan humas bisa maksimal.

Seperti diketahui sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Dipo Alam membuat pernyataan yang disampaikan dalam sebuah rapat internal, dimana kepada humas-humas kementerian agar tidak membuat buku-buku, baliho yang bersifat obyek oriented dan hanya menyenang-nyenangkan menteri-menteri. Menurut Dipo, dana APBN untuk humas besarnya sekitar Rp 1 triliun, namun luas jangkauan dan mutu informasi yang dihasilkan tidaklah maksimal.

"Lebih baik dananya diberikan buat kinerja kementerian untuk meingkatkan informasi dan menjelaskan kepada masyarakat sesuai arahan Presiden," kata Dipo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika