REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Urbanus Hurek, berpendapat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebaiknya tetap konsisten sebagai partai oposisi.
"Posisi sebagai oposisi ini harus tetap dipertahankan agar tidak berdampak pada reputasi partai berlambang kepala banteng mulut putih dalam lingkaran itu," kata Urbanus Hurek di Kupang, Selasa (22/2).
Urbanus mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar kemungkinan bergabungnya PDIP ke Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II seperti yang dilansir Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas.
Taufiq Kiemas yang juga Ketua MPR-RI itu mengatakan PDI Perjuangan tetap terbuka terhadap kemungkinan kader partainya masuk ke kabinet. "Jika negara membutuhkan kader PDI Perjuangan untuk menduduki jabatan menteri di kabinet, kami serahkan dan DPP PDI Perjuangan tidak bisa menolaknya," kata Taufiq Kiemas.
Urbanus menyarankan PDI Perjuangan sebaiknya tidak mengobral diri demi kepentingan instan sesaat. "Kalau langkah ceroboh ini diambil, maka PDIP kehilangan pamor dan dijauhi pemilih dan pendukung," kata Urbanus. Dalam kepentingan merawat konstituen, kata Urbanus, maka sebuah parpol perlu konsisten.
Pengamat politik yang juga Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), Ahmad Atang, menilai internal PDIP sedang terjadi pertarungan antar elite pragmatis di bawah Taufiq Kiemas dan Puan Maharani yang bermain di luar struktur partai dengan kelompok ideologis yang ada dalam struktur di bawah kendali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Menurut AHmad, kelompok Megawati tidak akan menyerahkan diri dalam kubang kekuasaan karena ada kaitan erat secara politik dan sosiologis. "Sekarang ini PDIP sedang menghadapi ujian berat untuk tetap dengan komitmennya sebagai partai oposisi atau terjebak arus pragmatisme kekuasaan," katanya. ''Jika elit pragmatis ini mampu menempatkan orang-orangnya dalam pemerintahan maka secara tidak langsung PDIP sedang digembosi oleh elitnya sendiri.''
Ikuti Whatsapp Channel Republika