REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gabungan organisasi masyarakat sipil menduga adanya persekongkolan jahat antara pimpinan DPR dengan Sektretariat Jendral (Setjen DPR) dalam pembangunan gedung baru DPR. Lantaran, rancangan anggaran yang sering dikemukakan terlalu sering berubah."Semua harus diselidiki apa yang terjadi sebenarnya," tutur Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia), Jeiry Sumampaouw di DPR, Rabu (19/1).
Jeiry mengungkapkan, saat ini penolakan publik atas gedung baru DPR sangat besar. Menurut dia, sejumlah kejanggalan pun ditemukan terkait pembuatan master plan hingga maket yang tiba-tiba selesai tanpa adanya persetujuan BURT DPR.
Oleh karena itu, dia meminta agar mekanisme pemilihan konsultan dan pembuatan design gedung baru harus dijelaskan. "Kami minta ini dibuka semuanya," tegasnya.
Menurut Jeiry, mungkin ada hal yang tidak terungkap ke publik, lantaran pimpinan DPR sangat ngotot untuk tetap melanjutkan pembangunan gedung baru ini. "Ini sangat aneh, penolakan begitu besar tapi pimpinan dan sekjen tetep ngotot," bebernya.
Direktur Eksekutif, Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menjabarkan, pihaknya akan mengajukan surat terbuka agar pimpinan DPR membatalkan karena terbukti ada penolakan dari Partai Gerindra dan lisan oleh Hanura.
Meski demikian, Ray menyangakan, tidak digubrisnya surat penolakan yang telah diajukan oleh Gerindra pada 1 Oktober 2010, dibandingkan pernyataan lisan salah seorang anggota Gerindra yang ada di BURT. "Kalau ada surat maka lisan bukan acuan sehingga pernyataan Pius harus diabaikan," ungkap Ray.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat mengungkapkan jika pihaknya belum berencana untuk melaporkan pimpinan DPR ke BURT karena dianggap melanggar kesapakatan. "Kami telah menolak rencana itu jauh sebelum rapat konsultasi," paparnya.
Martin menuturkan, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan beberapa fraksi yang menoolak untuk menggalang kekuatan lebih besar terkait penolakan gedung baru. "Kami ingin melakukan langkah persuasif untuk menolak," tukasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika