REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya harus bekerja lebih keras dalam menangani laporan dugaan kasus suap di Mahkamah Konstitusi (MK). Dugaan suap di MK ini bersifat cash and carry. Artinya, tidak ada bukti fisik dalam penyuapan itu. Oleh karenanya, KPK perlu upaya lebih untuk menggali pengakuan dari pihak terkait.
Hal tersebut disampaikan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, Sabtu (11/12). "Kalau suap tidak meninggalkan jejak, itu yang repot," kata Adnan menegaskan.
Dia mengatakan, KPK akan bekerja berdasarkan fakta dan bukti di lapangan. Menurut Adnan, kasus dugaan suap ini seharusnya sejak awal dilaporkan kepada KPK.
Seperti diketahui, Ketua MK Mahfud MD melaporkan tiga orang yang diduga mengetahui percobaan penyuapan hakim MK kepada KPK pada Jumat (10/12). Salah satu yang dilaporkan itu adalah Refly Harun yang menjadi bagian Tim Investigasi.
Tim tersebut baru saja memberikan laporan investigasi suap di MK. Refly justru dilaporkan karena mengetahui penyuapan itu, justru tidak melaporkan ke KPK.
Terhadap kondisi ini, Adnan mengaku prihatin. Menurut dia, kasus laporan dugaan suap MK ke KPK ini sudah salah kaprah. Dia beralasan, MK dengan pihak yang menjadi whistle blower seharusnya tidak saling berhadapan.
Menurut Adnan, seorang whistle blower seharusnya mendapat perlindungan dari MK. "Kalau peniup peluit ini malah dilaporkan kan ini terbalik," ujar Adnan menjelaskan.
Dia menganggap, integritas MK sebagai lembaga hukum terhormat akan dipertaruhkan. MK seharusnya tidak tercoreng dengan kasus dugaan suap ini. Adnan berharap KPK bisa mendapat fakta dan alat bukti yang cukup untuk memecahkan kasus ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
