REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Migrant Care menanggapi dingin kunjungan Menakertrans, Muhaimin Iskandar, ke rumah Kikim Komalasari, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tewas di Arab Saudi. Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, justru menilai pemerintah tidak serius menangani penyiksaan TKI. Menurut dia, ketidakseriusan itu bisa dilihat dari langkah-langkah yang diambil pemerintah.
Tindakan pemerintah, lanjut Anis, kontras dengan pernyataan SBY beberapa waktu lalu. SBY menyebut tindakan penyiksaan yang dialami TKI sebagai persitiwa yang luar biasa (exstraordinary). Anis menyesalkan pola penyelesaian masalah yang dialami TKI tidak juga membaik.
"Cak Imin (anggilan akrab Muhaimin) seharusnya pergi ke Arab," kata Anis. Hal itu lebih mendesak dilakukan pemerintah Indonesia untuk menunjukkan pentingnya kasus ini dengan mengirim tim lobi setingkat menteri".
Pemerintah, kilah Anis, gagal menciptakan mekanisme penanganan TKI. Buktinya, tindak kekerasan yang dialami TKI terus saja berulang. "Padahal tren kekerasan selalu sama dan tidak banyak berubah dari tahun ke tahun," ujanya. Bulan November ini, dua TKI mengalami tindak kekerasan di Arab Saudi hanya berselang beberapa hari.
Anis mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan dan penempatan TKI. Ia menyoroti peran tiga instansi yang terkait, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri.