REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Gamawan Fauzi, meminta satu pos khusus untuk program kegiatan di kawasan perbatasan. Permintaan itu ditujukan kepada Menteri Perencana Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
"Agar menyiapkan satu nomenklatur program khusus untuk mewadahi berbagai program yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga non kementerian di kawasan perbatasan," ujar Gamawan, saat membuka lokakarya nasional BNPP. Permintaan pos khusus itu dimaksudkan agar tidak ada lagi kesulitan kordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan.
Selama ini proyek atau kegiatan di perbatasan sifatnya menyebar. Sehingga tidak jarang sulit mencapai keterpaduan pelaksanaan kegiatan dengan sektor yang lain.
Namun, Gamawan menegaskan bahwa permintaan nomenklatur khusus itu bukan untuk memindahkan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kementerian kepada lembaga tertentu, dalam hal ini BNPP. Tetapi lebih ditujukan untuk pegkordinasian program.