REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mulai mencoret kunjungan DPRD ke luar negeri yang tidak membawa manfaat ke daerah. Namun, mekanisme dan sistemnya masih sedang dibuat hingga saat ini.

"Dalam 15 hari ini selesai detailnya," ujar Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, saat berbincang dengan media di Jakarta, Rabu (27/10). Hal ini dilakukan sesuai dengan instruksi presiden yang meminta setiap kementerian melakukan evaluasi untuk melakukan penghematan.

Menurut Gamawan, rencana pencoretan kunjungan DPRD ke luar negeri yang tidak memberikan manfaat ke daerah itu ditujukan agar APBD tahun 2011 dapat disusun dengan lebih hati-hati. Akan tetapi untuk bisa merealisasikan rencana itu, pihaknya masih harus membuatnya sistemnya terlebih dahulu. Termasuk cara mengkoreksi kunjungan itu, dan menyiapkan landasan hukumnya. "Tidak bisa langsung dihentikan," katanya.

Seperti yang diketahui, pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Bogor mengingatkan para menteri untuk melakukan penghematan anggaran. Saat ini, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4), Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Mendagri untuk merumuskan optimalisasi anggaran. Elemen pemerintahan yang sudah bisa menghemat adalah Sekertariat Negera. Lembaga ini bisa menghemat Rp 200 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika