Rabu 05 Mar 2025 13:13 WIB

Banjir Jabodetabek, Anggota DPRD Dapat Laporan Alat Deteksi Bencana tak Berfungsi

Masih ada 36 RT terendam banjir di Jakarta.

Warga membersihkan barang-barang dari lumpur sisa banjir di Perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/3/2025). Banjir dikawasan tersebut sudah surut dan menyisakan lumpur berwarna kecoklatan di jalan dan rumah-rumah warga. Sebagian warga mulai membersihkan sisa-sisa lumpur di rumah mereka. Menurut petugaa banjir di kawasan Pondok Gede Permai mulai surut pada Rabu (5/3/2025) dini hari, pada pukul 01.00 WIB. Sebelumnya, banjir di titik ini jadi salah satu yang terparah dengan ketinggian air mencapai 3 meter.
Foto: Republika/Prayogi
Warga membersihkan barang-barang dari lumpur sisa banjir di Perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/3/2025). Banjir dikawasan tersebut sudah surut dan menyisakan lumpur berwarna kecoklatan di jalan dan rumah-rumah warga. Sebagian warga mulai membersihkan sisa-sisa lumpur di rumah mereka. Menurut petugaa banjir di kawasan Pondok Gede Permai mulai surut pada Rabu (5/3/2025) dini hari, pada pukul 01.00 WIB. Sebelumnya, banjir di titik ini jadi salah satu yang terparah dengan ketinggian air mencapai 3 meter.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menerima pengaduan dari warga Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, yang berada di bantaran Kali Ciliwung bahwa alat peringatan dini banjir di daerah itu rusak atau tidak berfungsi.

"Kami mendapatkan laporan bahwa alat pengeras suara di Pengadegan tidak berbunyi. Padahal, ketinggian air di Bendung Katulampa, padahal saat itu sudah mencapai titik kritis," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Baca Juga

Oleh karena itu, dia menyayangkan ketidakmampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan alat peringatan dini banjir berfungsi secara optimal.

Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan kesiapan alat-alat peringatan dini banjir yang ada menyusul kejadian tersebut.

Ia juga menyayangkan alat yang begitu mahal harganya ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik.

Padahal, tegasnya, niatnya adalah untuk memberikan peringatan dini kepada warga sehingga, mereka punya jeda waktu untuk bersiap-siap menghadapi banjir.

"Karena alat tersebut tidak berfungsi, maka warga yang tinggal dekat dengan Kantor Kelurahan bahkan tidak siap untuk menghadapi bencana yang akan datang pada saat itu," ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di sekitar DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta, kata dia, juga harus melakukan evaluasi, jika pengadaan toa kurang efektif, maka anggarannya bisa difokuskan untuk membangun waduk, polder dan embung yang bisa berfungsi sebagai tempat parkir air.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement