REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengingatkan para menteri kabinet untuk tidak terpengaruh wacana "reshuffle", untuk menjaga suasana psikologis para menteri. "Meskipun Presiden mengingatkan menteri-menteri agar tidak terpengaruh `wacana reshuffle` tapi bukan jaminan Presiden tidak akan melakukan `reshuffle`," kata Burhanuddin Muhtadi pada diskusi Dialektike: "Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono", di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

Menurut Burhan, pemberitaan reshuffle yang sering muncul di media massa, suka atau tidak suka akan mengganggu suasana psikologis para menteri. Para menteri yang sedang menikmati jabatan dan sedang melaksanakan program-program di kementeriannya menjadi terganggu dengan munculnya pemberitaan mengenai "reshuffle" yang sedikit atau banyak akan berpengaruh terhadap kinerjanya.

Meskipun Presiden Yudhoyono meminta agar para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tidak terpengaruh terhadap wacana "reshuffle", tapi Burhan memperkirakan, Presiden akan melakukan "reshuffle" menteri di kabinet.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi kineja satu tahun pemerintahan sekaligus evaluasi kinerja menteri-menteri di kabinet.

Menurut dia, dari hasil evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri di KIB II ada menteri-menteri yang cakap dan layak naik kelas serta ada menteri-menteri yang tidak layak naik kelas. "Menteri-menteri yang tidak naik kelas agar jangan dipaksakan naik kelas karena akan menjadi beban Presiden," kata Anas Urbaningrum.

Anas menjelaskan, menteri-menteri di kabinet adalah pembantu Pesiden yang membantu melaksanakan kebijakan Presiden dan bukan malah sebaliknya menjadi beban Presiden.  Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini menambahkan, dirinya tidak bisa menyebutkan siapa menteri-menteri yang naik kelas dan yang tidak naik kelas karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.

"Tentu saya tidak punya rapor yang komprehensif, karena Presiden lah yang memiliki rapot tersebut. Namun secara moral, publik punya harapan besar agar menteri-menteri yang memimpin kementerian membantu Presiden adalah orang-orang yang cakap dalam bekerja," ujarnya. Anas menyarankan, agar menteri-menteri yang tidak naik kelas dibiarkan tinggal kelas dan jangan dipaksakan naik kelas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika