REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhyono merasa perlu angkat bicara soal calon Kapolri yang disebut-sebut memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya. Presiden menegaskan, hal itu tidak benar. Presiden prihatin karena menjelang penentuan nama Kapolri sekarang ini banyak beredar fitnah.
"Diedarkan di media massa, salah satu calon adalah kerabat saya, tidak benar, salah satu calon kerabat atau famili, saudara, saya tidak ada hubungan famili apapun dengan semua calon itu," kata Presiden dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (22/9). Menurut Presiden, hal-hal seperti itu menyesatkan. "Tidak baik politik seperti ini karena mengganggu sistem," katanya.
Presiden tidak ingin TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung ditarik ke ranah politik. Sikap tersebut, kata Presiden, mengkhianati semangat reformasi. Menurut Presiden, dinamika di lingkungan masyarakat luas tentang rencana penggantian Kapolri tidak tepat. Berbeda dengan pencalonan Panglima TNI, di mana semua menghormati undang-undang dan proses yang tidak ada manuver apa pun.
"Karena sebenarnya tidak tepat ada yang disebut dukung mendukung, kelompok ini dukung calon A, kelompok ini dukung calon B, apalagi kalau dukungan ditafsirkan sebagai dukungan politik. Ini menyimpang, karena justru kita cegah, apakah itu Kapolri, Panglima TNI, atau Jaksa Agung untuk masuk ranah politik. Mereka semua dibebaskan dari ranah politik," katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan kembali bahwa calon Kapolri akan diajukan ke DPR pada bulan depan. Mekanisme penggantian Kapolri itu berdasarkan undang-undang, sistem, dan aturan yang berlaku. Dalam memilih Panglima TNI, Presiden mendapat usulan dari lingkungan TNI, hal yang sama akan ditempuh dalam memilih Kapolri.
Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), kata Presiden, telah mengirimkan sejumlah nama calon pengganti Kapolri untuk bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan. "Sekarang berlangsung untuk saya memiilih untuk diajukan ke DPR yang saya anggap paling tepat untuk menjabat Kapolri periode mendatang," katanya.
Dalam konferensi pers itu, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Konferensi pers sebelumnya tidak dijadwalkan dalam agenda Presiden sebelumnya. "Ini perlu saya sampaikan Saudara-Saudara, supaya kita kembalikan segala sesuatunya pada tatanan yang benar, sesuai tatanan konsistusi dan undang-undang," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
