REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, lebih memilih membagi kekuatan nasional daripada memindahkan ibukota. Pemindahan kekuatan itu akan mampu menarik masyarakat ke daerah-daerah yang lain sehingga ibukota tidak lagi padat.
"Kita tidak bisa menghambat orang datang ke Jakarta. Di Jakarta itu gulanya banyak," ujar Gamawan di kantornya, di Jakarta, Rabu (08/09).
Menurutnya, semua kekuatan perdagangan, pendidikan, perbankkan, wisata, dan pemerintahan saat ini terkumpul di Jakarta saja. Hal inilah yang membuat orang selalu datang ke ibukota. Hasilnya setiap tahun penduduknya semakin padat dan kemacetan semakin sering terjadi.
Dalam menanggapi wacana pemindahan ibukota, Gamawan justru ingin adanya pembagian keunggulan atau kekuatan itu ke daerah-daerah yang lain. Seperti halnya di Jerman, ibukota negara berada di Berlin, tapi kota perbankan dan airportnya berada di Frankfurt, lalu industri kapal dan pesawat di Hamburg. "Jadi masing-masing kota punya core (kekhususan) masing-masing," katanya.
Dengan adanya pemerataan seperti itu di Indonesia, diharapkan tidak semua orang akan tinggal di ibukota. Seperti di ibukota Australia, Canberra, yang justru penduduknya sepi karena hanya merupakan pusat pemerintahan saja, sedangkan pusat kegiatan lain tersebar. Atau Washington di Amerika yang penduduknya hanya sekitar 400.000 jiwa saja. "Kalau disini 10 juta orang tinggal di ibukota," ujar Gamawan. Tanpa adanya pemerataan, maka razia yang dilakukan setiap seusai libur lebaran tidak akan berjalan efektif. Orang akan terus datang ke Jakarta.
Oleh karena itu dalam kajian pemindahan ibukota sebaiknya diperhitungkan pula kekhusuan dan kekuatan dari masing-masing daerah di Indonesia. "Setiap provinsi punya kekuatan baru. Medan apa, Riau apa, Padang apa, Bengkulu apa, sehingga kekuatan nasional terbagi. Tidak terkonsentrasi di satu kota," jelas Gamawan.
Atau dengan cara lain yaitu hanya menggeser pusat-pusat pemerintahannya saja. "Ibu kotanya tetap di Jakarta, tp pemerintahannya bisa saja bergeser," ujar Gamawan. Misalnya, pemerintahan bisa dilakukan di sebuah kota kecil dengan luasan hanya 400 kilometer persegi. Sebab, meskipun setuju dengan pemindahan ibukota, tapi Mantan Bupati Solok ini melihat Jakarta mempunyai banyak unsur sejarah sebagai sebuah ibukota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika