REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar melakukan otokritik mengenai kinerja kementriannya yang dinilainya belum sesuai harapan."Ada yang bagus tapi ada yang jauh dari harapan," katanya pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2010 dan Penajaman Program tahun 2011, di Hotel Novotel Bogor, Jumat.
Beberapa masalah yang belum sesuai harapan disebut Muhaimin adalah masalah hubungan industrial yang terus bertambah padahal Kemenakertrans seharusnya sudah dapat menangkap alur permasalahan dengan sistematis dan efektif. "Apakah penanganan setiap masalah, peningkatan peran dan fungsi yang kita miliki kurang sehingga alur masalah itu otomatis mampu mengatasi keadaan dengan baik," katanya mempertanyakan.
Menakertrans juga mengaku belum berbuat maksimal pada isu mengenai tenaga kerja Indonesia (TKI) yang disebabkan antara lain karena karena masalahnya yang begitu kompleks. Selain itu, Muhaimin mengaku belum adanya perubahan signifikan dari tata kelola karena reformasi struktur birokrasi Kemenakertrans yang masih butuh penyempurnaan.
Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di Ciracas, ujar Muhaimin, hingga saat ini juga belum menghasilkan perubahan yang berarti untuk kompetensi TKI. "Kalau tidak ada perubahan apapun, apa beda saya dengan yang lain dan juga tidak ada bedanya dengan pembaruan yang terus kita lakukan," ungkapnya.
Penanganan masalah dibidang transmigrasi juga disebut Menakertrans masih jauh dari kualitas baik seperti evaluasi program Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang disebutnya "masih sekedar tambal sulam". "Oleh karena itu, dengan anggaran terbatas perlu disusun skala prioritas untuk pengembangan kawasan transmigrasi," katanya.
Perhatian besar juga diminta Menakertrans untuk diberikan terhadap penyerapan anggaran yang masih rendah dimana hingga bulan Juli baru terserah sebesar 27,53 persen. "Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan penyerapan APBN nasional sebesar 35 persen dan rata-rata penyerapan anggaran Kementerian atau Lembaga sebesar 29 persen," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfidz menambahkan bahwa Menakertrans juga dinilai gagal dalam negosiasi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan TKI di Malaysia. "Kita hanya mampu sebatas 'letter of intent' padahal yang diharapkan masyarakat adalah nota kesepahaman agar moratorium bisa dicabut," ujarnya ketika dihubungi.
Selain itu, untuk masalah transmigrasi, pembangunan KTM juga dinilai Chairul masih dilakukan setengah hati.
"Kota mandiri yang didambakan bisa menjadi penggerak daerah transmigrasi sekitarnya tidak menjalankan fungsinya dan bahkan menjadi terbengkalai karena penyerapan anggaran yang rendah tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika