REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Gollkar diyakini akan tetap berjuang meloloskan usulan dana aspirasi di DPR. Apalagi usulan Golkar telah dibacakan dalam sidang Paripurna DPR, Kamis (17/6) lalu. “Golkar tidak akan berhenti apakah perjuangan lewat dewan, pendekatan pribadi Ical (Aburizal Bakrie –red) ke SBY atau lewat Musrenbang,” kata peneliti politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (19/6).
Menurut Ikrar, dari segi sumber daya manusia (SDM), Golkar masih memiliki kader terbaik sekaligus licik untuk meloloskan suatu program di DPR. Sempat terlontarnya ancaman dari salah satu petinggi Golkar soal keinginan Golkar keluar dari Sekretariat Gabungan Partai Koalisi (Setgab), kata Ikrar, juga salah satu move Partai Golkar. “Nggak usah didengerin Golkar mau mundur dari Setgab,” kata Ikrar.
Meski nantinya kemungkinan pemerintah tidak akan memasukkan usulan dana aspirasi Golkar dalam nota keuangan RAPBN 2011, Ikrar khawatir, Golkar akan menggunakan jalur musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat nasional atau daerah.
Anggota Komisi XI dai Fraksi PAN, Laurens Bahang Dama, menegaskan, dana aspirasi bertentangan dengan Undang-undang Keuanga Negaa lantara pengguna keuangan negara adalah pemerintah bukan DPR. Menurutnya, DPR tidak perlu meloloskan usulan dana aspirasi. Alasannya, saat ini pemerintah telah memiliki program-program atau dana untuk rakyat seperti dana infrastruktur, biaya operasional sekolah (BOS), dan beras untuk rakyat miskin (raskin). “DPR tinggal mengawasi program-program itu,” kata Leurens.
Laurens juga tidak sepakat jika Golkar menggunakan pendekatan Setgab dalam upaya meloloskan usulan dana aspirasi. Menurut Laurens, Setgab tidak memiliki dasar hukum. Setgab, kata Lauren, juga bukan sarana untuk menyeragamkan pendapat koalisi partai pendukung pemerintah, namun untuk menjamin stabilitas politik agar pemerintahan berjalan aman. “Jangan sampai negara diatur Setgab,” tegas Laurens.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, menanggapi, kengototan Golkar dalam mengusung dana aspirasi lantaran Golkar yakin kontroversi yang ada saat ini disebabkan minimnya sosialisi. Menurut Bobby, program dana aspirasi sama sekali tidak bertabrakan dengan undang-undang. “Dalam progam ini, parlemen tidak sebagai eksekutor anggaran. Semua progam dilaksanakan pemerintah dan penggunaan anggarannya diaudit BPK,” terang Bobby.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
