REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai kepercayaan masyarakat terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin meningkat.
Penilaiannya tersebut merupakan tanggapan terkait hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center pada 15 hingga 21 April 2016.
"Masyarakat saat ini makin cerdas. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Ahok pun semakin meningkat meskipun di tengah-tengah isu soal reklamasi dan Sumber Waras," kata Ikrar Selasa (26/4).
Berdasarkan survei yang dirilis Populi Center pada Senin (25/4) kemarin, sebanyak 73,7 persen masyarakat puas dengan kinerja Ahok. Kemudian, 81,5 persen masyarakat puas dengan kepemimpinan Ahok dan 73,3 persen masyarakat puas dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta.
Survei itu melibatkan 400 responden di enam wilayah DKI Jakarta dan dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 15 hingga 21 April 2016. Ratusan responden tersebut dipilih secara acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error sekitar 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
"Hasil survei itu menunjukkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Ahok tetap tinggi meskipun survei dilakukan saat isu dugaan suap reklamasi pantai utara Jakarta, penggusuran Pasar Ikan Luar Batang dan pembelian lahan RS Sumber Waras tengah mencuat," ujar Ikrar.
Lebih lanjut, profesor riset LIPI itu memperkirakan bakal calon Gubernur DKI Jakarta lain akan menghadapi kesulitan untuk menggerus elektabilitas Ahok. Kecuali bakal calon telah memiliki hasil karya yang monumental.
"Dengan pencitraan gaya apa pun akan sulit mengalahkan Ahok. Bakal calon harus punya karya monumental. Orang sekarang makin cerdas menilai mana yang benar mana yang salah. Tidak heran hasil survei lembaga polling menempatkan Ahok makin unggul," tutur Ikrar.
Sebelumnya Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengungkapkan siapa pun lawan politik Ahok, harus memiliki argumentasi yang kuat sebelum menghadapi Ahok. Selain itu, argumen yang disampaikan juga harus dilengkapi dengan data yang jelas dan valid.
"Karena belakangan ini semakin tidak jelas, mana yang benar-benar kritik atau sekadar hanya untuk menaikkan kredit politik. Publik melihat apa yang dikerjakan dari pada sekedar umbar omongan," ungkap Hamdi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
