JAKARTA--PDIP merasa tidak berhak mengusulkan perombakan kabinet setelah posisi menteri keuangan positip bakal ditinggal pergi Sri Mulyani Indrawati. Pergantian menteri dalam kabinet dianggap partai berlambang banteng ini sebagai urusan Presiden.

''Itu kapan saja seharusnya bisa dilakukan oleh Presiden,'' kata Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, di Jakarta, Senin (10/5).

Tanpa perlu menunggu ada menteri yang mengundurkan diri, Presiden bisa bersikap tegas mengganti menteri yang dianggap bekerja tidak maksimal. Terkait pembentukan sekretariat bersama (sekber), dia memperkirakan itu tidak akan efektif menjaga keutuhan koalisi. Sebagai contoh, dia mengajak untuk melihat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI yang baru berlangsung di Komisi XI DPR RI.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Republika, Halim Alamsyah, didukung oleh PDIP dan Golkar. Sedang Krisna Wijaya didukung oleh Partai Demokrat. Berdasarkan hasil pemilihan suara, Halim memperoleh suara lebih unggul dari Krisna yang didukung Partai Demokrat. ''Siapa yang diusulkan koalisi. Efektif atau tidak koalisi jadinya?'' tanya Maruarar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika