JAKARTA -- Meski menuai berbagai kecaman, rencana pembangunan gedung DPR sepertinya akan terus berjalan.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis bahkan meminta supaya pelaksanaan pembuatan struktur grand design pembangunan Gedung DPR/MPR disayembarakan secara terbuka kepada publik baik nasional ataupun internasional.

"Sehingga tidak hanya cukup dengan mekanisme tender biasa, yang biasanya diambil dari anggaran yang sudah disahkan," kata Harry dalam pesan singkatnya yang disampaikan kepada Republika, Sabtu (8/5) malam.

Grand desaign itu, tambah Harry, diharapkan menjadi landmark kegiatan parlemen Indonesia sampai minimal 150 tahun yang akan datang. Sehingga menjadi salah satu monumen kebanggan bangsa sekaligus mampu menyerap aspirasi seluruh elemen bangsa tanpa diskriminasi.  "Sebaiknya BURT segera membentuk tim yang mengarahkannya," ujarnya.

Harry menilai Parlemen yang menjadi institusi penampung dan penyalur aspirasi rakyat seharusnya mempunyai infrastuktur yang menunjang. "Untuk pelaksanaan anggaran 2010 sayembara harus dibuat terbuka dan transparan sehingga gedung DPR bukan hanya menjadi milik anggota DPR tetapi dirasakan kepemilikannya oleh seluruh rakyat Indoneisa," klaimnya.

Pengesahan APBN P 2010 atas anggaran Rp 250 miliar, tentang grand Design dan pembangunan struktur gedung DPR/MPR, sesuai usulan Kementrian keuangan Cq Dirjen Anggaran mengacu usulan DPR melalui surat PR.00/1581/DPR RI/II/2010, tertanggal 18 Feburari 2010.

Ikuti Whatsapp Channel Republika