REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan segera melakukan Muktamar IX yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum. Sejumlah nama yang digadang bakal menjadi calon ketua umum pun mulai bermunculan.
"Terkait Muktamar tersebut memang muncul beberapa nama kandidat. Yang sudah mendeklarasikan untuk maju sebagai Caketum adalah Pak Suharso," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani saat dihubungi, Senin (26/10).
Suharso Monoarfa saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum setelah menggantikan Muhammad Romahurmuziy yang terjerat kasus korupsi. Menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/kepala Bappenas itu ingin mematenkan jabatannya sebagai ketua umum PPP definitif.
Selain Suharso, menurut Arsul, ada sejumlah nama yang disebut-sebut masuk bursa caketum PPP. Nama lain itu di antaranya politikus PPP yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) M Mardiono. Di PPP, Muhamad Mardiono merupakan ketua Majelis Pertimbangan Pusat.
"Kemudian ada tokoh senior partai seperti Ahmad Muqowam dan Ahmad Farial," kata Arsul.
Muqowam merupakan politikus senior PPP yang pernah duduk sebagai anggota DPR RI selama tiga periode. Ahmad Farial juga merupakan tokoh lama di partai berlambang Kakbah itu.
Sementara itu, kata Arsul, ada pula sejumlah tokoh dari eksternal partai yang diusulkan masuk dalam bursa caketum. Sebelumnya, PPP Jawa Timur mengusulkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta eks wagub Jawa Timur dan eks menteri negara percepatan pembangunan daerah tertinggal Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
Belakangan, muncul pula nama Sandiaga Uno. Pengusaha tersebut pernah menjadi calon wapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.
Sandiaga juga pernah menjadi Wagub DKI Jakarta. Saat ini, Sandiaga masih aktif di Partai Gerindra sebagai Wakil Dewan Pembina.
Arsul mengatakan, nama-nama dari eksternal PPP masih sekadar wacana. Sebab, berdasarkan AD/ART yang dipegang partai saat ini, ketua umum harus merupakan kader partai yang pernah duduk di DPP atau DPW PPP minimum satu periode.
"Artinya, kalangan eksternal terbuka masuk ke PPP. Namun, tidak bisa langsung jadi ketua umum. Yang bisa, dia bergabung dulu dalam satu periode kepengurusan pada posisi selain Ketua Umum, nah pada Muktamar berikutnya dia bisa mencalonkan atau dicalonkan sebagai caketum," ucap Arsul.
Selaku penanggung jawab Muktamar IX, Arsul mengatakan, acara tersebut akan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Di samping itu, mereka yang berniat maju sebagai caketum juga sudah dipersilakan untuk melakukan deklarasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
