REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Program kesempatan kerja padat karya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Hingga Ahad (21/6/2026), sekitar 100 ribu pendaftaran tercatat untuk 37 jenis pekerjaan yang dibuka pada tahap pertama.
Pemprov DKI menyiapkan sekitar 2.843 kesempatan kerja yang akan dibuka secara bertahap sepanjang 2026. Program tersebut disiapkan sebagai stimulus ekonomi dan bantalan sosial bagi warga yang membutuhkan penghasilan sementara di tengah tekanan ekonomi.
“Program ini untuk membuat bantalan sosial. Karena memang tekanan ekonomi dunia sekarang makin keras,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Ahad (21/6/2026).
Kesempatan kerja tersedia melalui kegiatan di empat perangkat daerah, yakni Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Lingkungan Hidup. Peserta akan dilibatkan dalam pekerjaan penataan, perawatan, dan pemeliharaan lingkungan kota.
Mereka akan bekerja melalui penyedia jasa pada masing-masing kegiatan dan memperoleh upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Untuk diketahui, program tersebut bukan merupakan pengangkatan sebagai pegawai Pemprov DKI maupun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Pramono memastikan proses seleksi dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi masyarakat. Ia juga telah meminta jajarannya mencegah praktik titipan maupun campur tangan orang dalam.
“Kekhawatiran untuk ‘orang dalam’ main-main, saya sudah sampaikan ke Bu Dewi, tidak boleh ada. Transparan, terbuka, karena ini dijaga dan ditunggu oleh masyarakat Jakarta,” tandasnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan pendaftaran tahap pertama akan ditutup secara bertahap pada 25–26 Juni 2026, sesuai jadwal masing-masing pekerjaan. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 27 Juni 2026.
“Kita akan tutup di tanggal 25 dan 26 Juni untuk sesi pertama dan diumumkan tanggal 27. Pada tanggal 27 Juni itu juga akan ada sesi yang kedua,” jelas Marulina.
Tanpa Syarat Minimal Pendidikan
Program Padat Karya diprioritaskan bagi warga ber-KTP DKI Jakarta yang masuk dalam kelompok kesejahteraan Desil 1–5. Pendaftar juga harus berusia produktif, belum memiliki pekerjaan saat mendaftar, serta sehat jasmani dan rohani.
Pemprov DKI tidak menetapkan syarat minimal pendidikan agar kesempatan tersebut dapat diakses lebih luas oleh warga yang selama ini terkendala ijazah dalam mencari pekerjaan formal.
“Yang paling penting adalah syaratnya KTP Jakarta, tidak ditanya mengenai ijazah, dan yang lebih penting lagi adalah mereka segera bisa bekerja,” kata Pramono.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengatakan setiap pendaftar akan melalui proses verifikasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan peserta sesuai dengan kriteria program dan kebutuhan pekerjaan di lapangan.
“Program ini kami prioritaskan bagi warga yang paling membutuhkan. Karena itu, setiap pendaftar akan diverifikasi untuk memastikan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia,” tutur Afan.
Masa kerja peserta bersifat sementara, sekitar satu hingga tiga bulan, bergantung pada kebutuhan masing-masing kegiatan. Skema tersebut diarahkan untuk memberikan penghasilan jangka pendek sekaligus melibatkan warga dalam pemeliharaan kota.
“Ini bukan pengangkatan pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun PJLP, melainkan kesempatan kerja sementara yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan,” jelas Afan.
Antusiasme Warga
Ikuti Whatsapp Channel Republika