REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan bakal melakukan moratorium pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Hal itu dilakukan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa lebih difokuskan ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada 27 ribu SPPG atau dapur MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, masih banyak pihak yang mendaftar untuk membangun dapur MBG. Namun, BGN memutuskan untuk memperbaiki SPPG yang ada terlebih dahulu sebelum membangun dapur MBG baru.

"Kami akan beresin dulu ini (SPPG yang ada). Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium," kata dia saat konferensi pers di Kantor BGN, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, pembangunan dapur baru hanya akan dilakukan ketika program MBG di wilayah tersebut belum berjalan dengan efektif. Namun, pihaknya akan fokus untuk melakukan pembenahan terlebih dahulu sebelum membangun dapur baru.

Nanik mengungkapkan, langkah moratorium itu dilakukan lantaran program MBG hari ini justru lebih banyak berjalan di kota besar. Padahal, fokus utama program itu semestinya melayani daerah 3T.

"Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," kata Nanik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika